KABARTUNGKAL.COM. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati secara virtual mengikuti diskusi dengan PT QIS Indonesia Sejahtera yang sedang melakukan studi Independen dari SKK Migas di ruang rapat wakli bupati. Jumat (26/11)
Dalam diskusi tersebut wakil bupati meminta adanya transparansi serta intensif khusus bagi daerah penghasil migas dari SKK MIGAS.
“Dari 200 lebih titik sumur yang produktif berapa? yang tidak menghasilkan berapa? hasilnya berapa sebulan? yang distok berapa? data detail itu yang sampai sekarang kami tidak ada,” sentil Wabup saat diskusi
“Terus apa untungnya kami sebagai penghasil Migas jika kami tidak menikmati hasil. Jangan sampai seperti pepatah bagaikan ayam mati di lumbung padi berlaku untuk Tanjab Barat,” Cetusnya.
Hairan juga menuntut agar insentif untuk Tanjab Barat dibedakan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas.
“Kami penghasil migas harus ada perbedaan dengan Daerah yang tidak menghasilkan Migas, selain itu tenaga kerja lokal juga wajib dijadikan pertimbangan,“ bebernya.
Antara SKK Migas dan Pemkab Tanjab Barat, kata Hairan, harus ada juri atau wasit dari Kementrian ESDM.
“Minimal Dirjen jika ada kesalahan ada yang menyetop atau menegur, saat ini kan kami kekanan, SKK Migas ke kiri memang harus ada wasitnya,” tegasnya.