KABARTUNGKAL.COM . Dalam rapat pengutan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024 yang diselenggarakan di Aula Kantor Bappeda Rabu, (08/12/21). Bupati, KH. Drs. Anwar Sadat, M.ag selaku pimpinan rapat meminta kepada seluruh OPD untuk meningkatkan pengelolaan administrasi.
“Ini mungkin saya kira salah satu kelemahan kita adalah tata kelola administrasi di OPD, karena memang bisa kita lihat yang kerja itu memang yang rajin saja ketika yang rajin itu sakit makanya kerjaan itu tidak tuntas dan ini adalah pola yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan kemarin saya sudah SK kan di setiap OPD itu sudah ada satu orang yang mengelola SIPD sehingga semua datanya bisa masuk,” ujar Bupati.
Selain meningkatkan pengelolaan administrasi bupati yang kerap di sapa ustadz itu pun meminta seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam penggunaan aplikasi administrasi. Menurutnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten tertinggal dalam penggunaan aplikasi.
“Ini sangat penting, terus terang saja di era digitalisasi ini memang suka atau tidak suka kita semua memang harus masuk ke era itu, penggunaan aplikasi dan Kabupaten Tanjug Jabung Barat termasuk salah satu yang ketinggalan,” ujarnya.
Lebih lanjut bupati meminta kepada seluruh OPD untuk dapat menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan visi misi Bupati dan Wakli Bupati yang tertuang dalam RPJMD.
“Di SAKIP, dari 31 OPD rata rata nilainya 20, itu menunjukkan di setiap OPD bahwa perencanaan untuk satu tahun kedepan itu tidak ada, dan itu yang paling rendah di SAKIP, sehingga program untuk tahun selanjutnya belum jelas, seharusnya seluruh OPD itu sudah memiliki perencanaan dan program penguatan untuk tahun selanjutnya yang mengacu kepada RPJMD yang di visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah menjadi Renstra,” ujar Bupati.
“Jadi RKA dan Renja permohonan program kita itu dimasukkan tetapi diselaraskan dan disinkronkan dengar Renstra, RPJMD, serta visi misi, supaya datanya sinkron agar kita bisa mengukur capaian karena indikatornya begitu dan inilah tugas seluruh Kepala Dinas dan jajarannya,” tambahnya.
Sebagai penutup, Bupati menambahkan terkait SSH. Bahwa masih banyak yang belum menyusunnya. Terkait hal itu, Bupati menghimbau agar OPD segera menyusun usulan SSH dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen Keuangan sehingga kita bisa mengacu kepada program yang akan dimasukkan ke RKA. (Red/fz)