KABARTUNGKAL.COM . Menanggapi terkait isu adanya dugaan tumpang tindih program musrenbang dan poko pikiran (pokir) DPRD Tanjab Barat yang sempat mencuat ke permukaan publik belakangan ini, membuat ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Peneliti Anti Korupsi (LSM Petisi), Syarifuddin AR turut melontarkan komentar pedas.
“Kalau isu mungkin susah cari narasumbernya, sebab antara lembaga politik dengan OPD pemerintah, objeknya di duga memaksakan kehendak melalui program pokir kegiatan proyek fisik/non fisik pada beberapa OPD Pemkab Tanjab Barat .” Cetus pria yang kerap di sapa dengan sebutan Udin codet itu.
Selaku ketua LSM, ia sangat menyayangkan jika isu tersebut benar adanya. Bahkan, ia merasa aneh serta sempat menggambarkan ulah oknum dewan bak preman di terminal.
“Sangat di sayangkan bila hal tersebut benar kejadiannya, masak wakil rakyat mengancam agar OPD memenuhi keinginannya. Mirip gaya preman di terminal jadinya, aturan perundang-undangannya jelas. Malah Undang-Undang tentang mekanisme anggaran di buat, di sahkan oleh DPR RI dan di perjelas melalui peraturan pemerintah serta permendagri setiap tahunnya berlaku se-Indonesia,” terangnya.
Syarifuddin itu pun mengingatkan, sebagai wakil rakyat baiknya tidak mengedepankan egosentris.
“Jangan mengutamakan ego masanya, berfikirlah untuk kepentingan orang banyak. Jadi dewan itu dewasalah jangan kaya anak-anak, jangan tumpang tindihkan pokir dengan musrenbang”. Ungkapnya
Sebagai penutup, Syarifuddin pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami karakter wakilnya yang sudah/akan duduk di kursi DPRD.
“Seluruh masyarakat khususnya Tanjab Barat wajib tahu dan faham akan wakilnya di DPRD Tanjabbar, makanya kedepan di tahun 2024 masyarakat harus lebih teliti dan selektif memilih wakilnya jangan tergiur dengan pemberian uang dan janji.” Pungkasnya (Red/AD)