Ketua DPRD Buka Pengaduan Korban Jual Beli Jabatan, Syufrayogi Syaiful : Tidak Ada Dasar Hukumnya

Jangan lupa share ya!

KABARTUNGKAL.COM . Isu jual beli jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian hari kian ramai di perbincangkan.

Selain masyarakat umum, Ketua DPRD Tanjab Barat, H. Abdullah, SE pun turut berkomentar terkait permasalahan tersebut.

Menurut politisi PDIP yang kerap disapa datuk Dullah itu, perombakan jabatan bagi bupati yang baru itu sah-sah saja. Namun dirinya sempat mengatakan bahwa akan membuka pengaduan jika terdapat korban jual beli jabatan.

Akan tetapi, berbeda dengan sudut pandang politisi Golkar yang saat ini sebagai Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat, Syuprayogi Sayiful . Ia menilai pengaduan yang akan di buka tersebut justru keliru sebab di luar konteks tugas dan wewenang sebagai anggota legeslatif dan ia menyayangkan lembaga legeslatif malah di bawa ke ranah yang bukan merupakan tugasnya.

“Menurut saya kurng tepat, secara kelembagaan pergantian pejabat pemerintah itu menjadi kewenangan Bupati sehingga DPRD tidak punya kewenangan, apalagi DPRD malah membuka pengaduan. Tidak ada dasar hukumnya.” Cetus Yogi

“Ditambah lagi hubungan legeslatif dan eksekutif tidak memiliki hubungan hirarki, artinya jika ada yang keberatan terhadap keputusan Bupati bisa di ajukan ke PETUN”. Sambungnya

Selanjutnya yogi pun berharap anggota DPRD dapat memahami tupoksi dan wewenangnya sebagai anggota legeslatif serta memahami bagaimana hubungan antara. Legeslatif dan Eksekutif dengan harapan tidak keluar dari koridor masing-masing.(Red)

One thought on “Ketua DPRD Buka Pengaduan Korban Jual Beli Jabatan, Syufrayogi Syaiful : Tidak Ada Dasar Hukumnya

  1. Sulit untuk membuktikan itu kecuali ada penyadap di HP Kepala Daerah tsb.

Tinggalkan Balasan