Bupati Sebut Program KOTAKU Program Merakyat

Jangan lupa share ya!

kabartungkal.com . Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Lokasi Program Kotaku yang mendapatkan alokasi dana BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) sebagai berikut :

Lokasi TA. 2017Lokasi TA. 2018Lokasi TA. 2019Lokasi TA. 2020 Lokasi TA. 2021

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan.

Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (environment and social safeguard).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB).

Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.


Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

     (a) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;

     (b) Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta

     (c) Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (livelihood) masyarakat.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Bangunan Gedung
    • Ketidakteraturan bangunan;
    • Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
    • Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

2. Kondisi Jalan Lingkungan
    • Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
    • Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum
    • Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
    • Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi

4. Kondisi Drainase Lingkungan
    • Drainase lingkungan tidak tersedia;
    • Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
    • Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
    • Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
    • Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan
    • Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
    • Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

7. Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
    • Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
    • Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Dan sebagai aspek tambahan, yaitu Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.

Dengan adanya program tersebut, Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KH. Drs. Anwar Sadat pada hari Selasa 29 Juni 2021 melounching sekaligus selamatan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kab. Tanjab Barat tahun 2021 di kelurahan Kampung Nelayan kecamatan Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, Jambi.

Turun menyaksikan Wakil Bupati, Hairan, SH, Sekda, Ir. H. Agus Sanusi, M.si Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Kepala BPPW Prov Jambi, Ir. Azna Legawaty, MM, Anggota DPR RI, H. Bakri, Asisten III, Asisten I, Ketua TP-PKK, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, Dinas Perkim, Dinas BPBD, DISHUB, Kejaksaan Negri Kuala Tungkal, Pwngadilan Agama Tanjab Barat, Para OPD, Camat, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat.

Dalam Laporannya Dinas Perkim mengatakan “pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa ini dimaksudkan adalah untuk memberikan informasi yang seluas luasanya kepada masyarakat agar dengan terlaksananya program kotaku ini masyarakat memahami mengetahui hal-hal yang terkaut dengan program kotaku dan kita berharap dengan adanya pemahaman dari masyarakat juga akan semakin meningkat”. Ujar Dinas Perkim

“Dinas perkim kabupaten Tanjung Jabung barat sebenarnya sudah melaksanakan studi selain itu di 9 wilayah kumuh di kabupaten Tanjung Jabung barat dan pada tahun 2021 ini kami juga melakukan studi ke tiga wilayah yaitu di teluk nilau, tebing tinggi,dan tungkal ilir…tentu dengan adanya penambahan seperti ini wilayah-wilayah yang teridentifikasi di Tanjung barat juga akan semakin banyak walaupun demikian melalui peran APBD daerah sudah lakukan intervensi.” Sambungnya

” kami berkomitmen untuk menyusun dokumen rp2kpkp karena mendapatkan informasi bahwa dengan adanya perubahan dokumen ini tentu akan ada sebuah rencana aksi yang terpadu nanti di dalam melaksanakan atau menangani wilayah kabupaten tanjabbarat dan dengan adanya dokumen rp2kpkp kami juga menjadi dasar untuk menyempurnakan sebenarnya berapa wilayah kumuh yang teridentifikasi di kabupaten Tanjung Jabung barat”. Jelas Dinas Perkim

Usai Dinas Perkim menyampaikan laporan, kemudian Ketua RT di berikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya.

“kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dukungan pemerintah daerah untuk suksesnya program kotaku ini. karena program kotaku ini bukan kali tahun pertama tapi sudah di tahun kedua di tahun pertama kami sangat terbantu karena kalau hanya untuk mengandalkan APBD mungkin APBD kita terbatas tetapi dengan adanya program yang dibawa yang diajukan dan diusulkan oleh bapak haji Bakri masyarakat kami merasa sangat terbantu.” Ujar Ketua RT

“haji Bakri ini sudah sangat familiar bagi kami warga kampung nelayan.bantuan beliau itu mulai dari perumahan nelayan psbs kemudian dilanjutkan dengan program kotaku ini jadi sangat sangat membantu.” Ungkap Ketua RT Memuji H. Bakri

” Program kotaku ini sudah masuk di tahun kedua dan insya Allah kita akan membangun lebih kurang 1579 meter dengan lebar yang variatif ada yang satu setengah sampai 3 setengah meter yang kami bangun itu adalah salah satunya di peletakan batu pertama ini sesuai dengan jargonnya pak Bupati berkah jalannya”. Tutur Ketua RT

” Semoga dengan peletakan batu pertama di jalan berkah dalam program kuotaku kita pun jadi berkah jadi jargonnya pak Bupati berkah tadi sampailah mengalir ke kampung nelayan berkah”. Tutup RT

Usai Ketua RT menyampaikan sambutan kemudian di lanjutkan oleh Kepala BPPW Prov. Jambi menyampaikan sambutannya.

“Sebagai informasi kepada bapak Bupati program kotaku ini merupakan program pemberdayaan dari direktorat jenderal cipta karya salah satu upaya dari program Dirtjen cipta karya kementerian PUPR dalam rangka untuk mencapai target PAD untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 untuk pengurangan atau penanganan kumuh 10000 hektar di seluruh Indonesia dan kebetulan kabupaten Tanjung Jabung barat ini mendapatkan satu lokasi di kampung nelayan ini kenapa hanya satu lokasi karena kita juga berkoordinasi dan berkonstitusi dengan pemerintahan kabupaten dalam rangka mendata bestland numberiknya sesuai dengan SK kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang kita bisa juga asalkan dari bapak tadi sudah melaporkan disampaikan kepada kita dan yang ujung tombak yang menjadi pendorong adalah pak haji Bakri beliau yang nanti mengusulkan atau mempertahankan program ini bisa berlanjut di kabupaten Tanjung Jabung barat ini dan juga di kabupaten lainnya.” Menjelaskan

“Di tengah kondisi ini kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial pada pamdemi covid 19 ini karena kita memberdayakan masyarakat masyarakat itu dapat upah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan juga dapat meningkatkan meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman itu sendiri jadi intinya memang dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat kegiatan ini dengan dukungan sendiri support dari pemerintahan daerah dalam rangka mensukseskan kegiatan ini..ini merupakan pekerjaan amal ibadah buat kita semua jadi ini ada manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri dan kita mendapat ibadah dari kegiatan ini semua.” Harapnya

Sementara itu ANGGOTA DPR RI H. A. BAKRI mengungkap “kampung nelayan ini saya juga pernah melaksanakan kegiatan kotaku ya tapi beda sekali hari ini dengan suasana bupati yang baru wakil bupati yang baru. Tahun depan kita upayakan lagi kampung nelayan ini bisa dapat kegiatan lain.” Ujar Haji Bakri

” Tadi saya sudah melihat beberapa kegiatan tahun ini diantaranya adalah pekerjaan pelebaran jalan dari Simpang tuan sampai ke pematang lumut sampai ke Kuala Tungkal. Kita usahakan kita doakan mudah-mudahan kondisi Covid 19 berkurang sehingga anggaran APBN bisa banyak masuk ke Tanjung Jabung barat. Alhamdulillah tahun ini ada 11 sekolahan yang dibiayai APBN karena uang kita ni terbatas sebab itu saya beserta bapak bupati dan wakil bupati termasuk juga kawan-kawan di DPR akan berupaya semaksimal mungkin.” Terang H. Bakrie

“Saya hadir disini merupakan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI wajib hukum saya untuk membantu Tanjung Jabung barat. Saya selaku anggota DPR RI yang bermitra dengan eksekutif itu di provinsi maupun di kabupaten akan selalu membantu program-program pemerintah daerah, pekerjaan KOTAKU ini harus melibatkan masyarakat ya masyarakat harus menikmati selain menikmati jalan ini masyarakat juga menikmati dampak ekonomi”. Tutup Haji Bakrie

Terakhir Bupati Kab. Tanjab Barat menyampaikan kata sambutan ” kami ucapkan terima kasih pada apa yang telah menyampaikan aspirasi beliau di Tanjung Jabung barat. Tadi sudah pak bakri sampaikan program-program yang langsung bersentuhan dengan kehidupan real masyarakat tanjabbarat ini terutama di kampung nelayan yang masih banyak ketertinggalan dari desa-desa yang lain atau kelurahan yang lain. Oleh karena itu program-program yang kalau tidak ada beliau disitu maka akan agak sulit. dan ini memang sinergi yang memang luar biasa sekali.dan tadi disampaikan arahan dari pak Bakri meminta kepala bapenda kita untuk selalu menjadikan kegiatan ini tidak hanya sebatas ground breaking saja.” Tutur Bupati


“selanjutnya juga nanti kita sinergikan terus supaya program-program ini diketahui oleh masyarakat setempat” sambung Bupati

“Sambutan masyarakat yang sangat antusias dan mereka mengirimkan ucapan terima kasih hari ini. dengan program padat karya dan ini melibatkan masyarakat setempat, harapan kita ke depan tadi disampaikan dengan ekowisata dan sebagainya nanti kita libatkan dinas perhubungan, dengan memanfaatkan kapal penangkap ikan yang sudah hampir tidak digunakan itu ada satu kemarin kita dicoba oleh kelompok anak milenial yang memodifikasi pompong untuk wisata. Jadi pompong yang indah dengan desain yang luar biasa itu bisa membawa tamu-tamu kita misalnya Jumat Sabtu Minggu mereka bisa menggunakan pompong wisata itu bisa turun di sini sambil melihat hutan mangrove di pangkalan babu.” Jelas Bupati

“Pemda hari ini melakukan revitalisasi, kita memanfaatkan dana dana yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak termasuk gerakan yang termasuk ini kapal nelayan yang tidak terpakai kemudian kapal berobat rumah sakit yang tidak terpakai bagian mesin boat yang tidak terpakai ini kita gunakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas”

“Jadi memang saya selalu mengutarakan tidak menutup kemungkinan untuk membangun itu dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki jangan sampai nanti kalau ini akan tidak bisa bekerja dananya tidak ada ini belum diprogramkan dan sebagainya. Kemarin pemda meresmikan rumah singgah jadi kalau dipakai digunakan yang bermanfaat insya Allah menjadi ibadah .Dengan demikian ini akan terus kita dorong kita motivasi kami insya Allah selalu mempasilitasi dan program ini mudah-mudahan menjadi program yang dirasakan langsung oleh masyarakat di Tanjung Jabung barat.” Tutup Bupati ( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *