KABARTUNGKAL.COM . Persoalan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukanlah hal yang baru, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 323.466 jiwa ini setiap harinya selalu di landa pemadaman listrik 4 sampai 5 kali dan bahkan bisa lebih.
Sedari dulu para pendemo, dengan lantang terus menyuarakan mengenai persoalan listrik ini. Namun faktanya, sampai saat dari pihak PLN tidak mampu mengabulkan dengan apa yang mereka tuntut.
Setiap bulan, tepatnya sebelum tanggal 20 konsumen (Masyarakat Tanjab Barat) selalu membayar atas kewajibannya terlebih yang menggunakan amper pulsa.
“Kami setiap bulan selalu membayar, namun hak-hak kami dari PLN tidak sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2009 pasal 29 ayat 1 tentang ketenagalistrikan yang di berikan pihak PLN Kuala Tungkal kepada kami selaku konsumen.” Ucap konsumen dengan penuh kekecewaan.
Sebelum masyarakat melancarkan aksi demonya pada tanggal 23 Mei 2022 kemarin.
Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KH. Drs. Anwar Sadat, M. Ag yang di dampingi asisten pemerintahan dan Kesra, Hidayat SH,MH asisten perekonomian dan pembangunan, Ir. H. Pirdaus Khatab, MM, Kaban Bapeda, Dr. Katamso SA SE, ME, Kadis PUPR, Apri Dasman, S.ST, MT, Sekertaris Bapeda, Sawaluddin F Tanjung, SE, M.Si, Kabag SDA, Suparti, ST, MH justru melakukan kunjungan ke Kementrian ESDM dalam rangka koordinasi, konsultasi dan diskusi terkait krisis listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kunjungan Bupati ini pun diterima langsung oleh Felix Rudianto selaku subkoordinator mutu pelayanan penyediaan ketenagalistrikan kementerian ESDM.
Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa persoalan listrik di Tanjab Barat tidak kunjung usai hingga bertahun-tahun.
Selain itu, Bupati menuturkan dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi, hanya kabupaten Tanjab Barat yang belum memiliki Gardu Induk (GI ).
Menurutnya, penyelesaian pembangunan G.I yang saat ini tengah berlangsung di nilai tidak tepat waktu.
” Kita menginginkan ada upaya darurat dari PLN untuk menstabilkan permasalahan listrik ini, jika masalah ini tidak selesai kami khawatirkan gejolak di masyarakat semakin memanas, Pemkab sudah berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang situasi kelistrikan di kabupaten Tanjab barat, PLN harus segera mengambil sikap dalam penyelesaian permasalahan ini, kami khawatir akan muncul gejolak yang lebih besar,” ungkap Bupati.
” Kita tahu jika listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, sudah dibantu gardu induk muara sabak, daya yang tersampaikan ke Tanjab Barat hanya 5 MG, sementara kebutuhan kita sebesar 19 MG, sehingga kebutuhan kami selalu tidak terpenuhi dan terjadilah pemadaman bergilir.” Tambah bupati.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dibahas terkait permasalahan Perusahaan yang bekerja sama dengan PLN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pemerintah mempertanyakan sikap PLN terhadap mitra kerjanya PT. Tanjung Jabung Power, yang terkesan masa bodoh dengan kondisi Listrik di Kabupaten Tanjab Barat, dalam memenuhi kewajibannya untuk menyalurkan listrik ke PLN.
Bahkan di katakan pemerintah ada saat nya PT. TJP sama sekali tidak dapat menyalurkan listrik ke PLN.
Sementara itu, Felix Rudianto selaku subkoordinator mutu pelayanan penyediaan ketenagalistrikan kementerian ESDM menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya untuk segera menyelesaikan permasalahan listrik di Tanjab Barat.
Felix juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat segera menyurati kementerian BUMN, karena PLN ada dibawah naungan kementerian tersebut.
“Kami secepatnya akan membantu berupaya semaksimal mungkin untuk membantu permasalahan listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Ujar felix. (Red/Fz/AD)