Dewas dan Sekda Memilih Bungkam Saat Dikonfirmasi Soal Temuan BPK 1,8 Miliar di RSUD Daud Arif

Jangan lupa share ya!

KABARTUNGKAL.COM . Sunggu ironis, bagi pejabat publik yang memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media soal tanggapan adanya temuan BPK RI perwakilan provinsi Jambi di RSUD KH. Daud Arif kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,8 Miliar.

Berikut hasil temuan BPK RI perwakilan provinsi Jambi di RSUD. KH. Daud Arif Kuala Tungkal/Tanjab Barat :

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Operasional BLUD tidak sesuai ketentuan;

2. Pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan dari Pelayanan Pasien Umum pada RSUD KH. Daud Arif belum memadai.

3. Pengajuan klaim Jaminan Kesehatan Nasional terlambat dan berisiko membebani
keuangan RSUD KH. Daud Arif;

4. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai tanpa bukti kehadiran pegawai sebesar Rp 56,01 juta;

5. Belanja Jasa Pelayanan Pasien Covid-19 sebesar Rp 313,20 juta tidak sesuai ketentuan;

6. Pengadaan Obat-obatan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp 1,19 miliar;

7. Kerja sama penyediaan peralatan penghasil oksigen membebani keuangan RSUD minimal
sebesar Rp 164,67 juta; dan

8. Metode pemilihan penyedia dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi pemahalan harga sebesar Rp 141,40 juta.

Pejabat publik tentunya sudah memahami tentang bagaimana kewajiban mereka dalam menyajikan informasi penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya Undang-Undang ini tentunya masyarakat akan lebih leluasa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan terutama mengenai penyelenggaraan negara dengan menggunakan uang rakyat.

Latas bagaimana jika pejabat publik justru memilih bungkam, apakah kredibilitas masyarakat kepada pemerintah akan bertambah atau malah sebaliknya ?

Saat awak media ini melontarkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ke Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Jabung Barat, Alam Sukesman mengenai tanggapan temuan BPK itu, dan Sekertaris Daerah (Sekda) Ir. H. Agus Sanusi, M.Si, kedua-duanya memilih diam seribu bahasa (bungkam) padahal status WhatsApp-nya online.

Untuk di ketahui, UU 14 tahun 2008 tentang KIP menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. 

UU KIP menjelasakan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Agar setiap orang mengetahuinya. (Red/Fz)

Leave a Reply