KABARTUNGKAL.COM. TANJAB BARAT. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Ketua Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pemenuhan indikator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI), yang digelar di Gedung Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Selasa (29/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri kepala OPD terkait, Wakil Ketua Gugus Tugas PAUDHI, Ketua Pokja Bunda PAUD, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat dan jajaran, Kepala BPS Tanjung Jabung Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama atau yang mewakili, Pengawas PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ketua IGRA, HIMPAUDI, serta undangan lainnya.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).
Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUDHI, sekaligus menyamakan persepsi, mengidentifikasi capaian dan berbagai kendala di lapangan, serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih jelas dan terarah.
Dalam arahannya, Sekda Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penyelenggaraan PAUDHI.
Menurutnya, PAUDHI tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai sektor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
“Kita ingin mendengar apa yang diharapkan dari masing-masing OPD, sehingga kawan-kawan di OPD mengetahui apa kewenangannya dan apa yang harus didukung untuk kegiatan PAUDHI,” ujar Hermansyah dalam arahannya.
Ia juga meminta agar kebutuhan dan program yang berkaitan dengan PAUDHI dapat diperhatikan sejak proses perencanaan dan penganggaran, sehingga dukungan lintas sektor dapat berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada koordinasi semata.
Sekretaris Daerah menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam memastikan program yang berkaitan dengan anak usia dini dapat terintegrasi dalam berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah.
“Jangan kita membuat kegiatan sendiri-sendiri. Kalau memang bisa diintegrasikan, kita gabungkan, sehingga pelaksanaannya lebih baik,” katanya.
Ia juga mendorong agar pelaksanaan program PAUDHI dapat dikaitkan dengan layanan lainnya, termasuk Posyandu, sehingga pelayanan kepada anak usia dini dapat diberikan secara terpadu.
Lebih lanjut, Sekda meminta agar hasil rapat tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dituangkan dalam berita acara dan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan kewenangannya.
Diakhir rapat Sekda mengatakan agar evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan secara berkala. Menurutnya, koordinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali dalam setahun, tetapi perlu dilaksanakan secara rutin, minimal setiap enam bulan dan jika memungkinkan setiap tiga bulan, sehingga komunikasi dan koordinasi antar-OPD tetap berjalan.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan rapat hari ini, ini dapat merumuskan program kegiatan yang dapat mendukung Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif,” harapnya.
Melalui rakor lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dalam memenuhi indikator PAUDHI.
